Berita

Jangkauan Program Desmigratif Harus Diperluas
Berita Terbaru , @ 19/11/2018 08:24:49
Menaker: 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019
Berita Terbaru , @ 16/11/2018 15:08:52
LOWONGAN EXTRAORDINARY TEAM TRANS 7
Lowongan Kerja , @ 16/11/2018 13:36:16
PELUANG KERJA DI ANTAM
Lowongan Kerja , @ 16/11/2018 13:24:35
LOMBA KERAJINAN PEMANFAATAN LIMBAH DALAM RANGKA HUT KE 19 DHARMA WANITA PERSATUAN
Dharma Wanita , @ 16/11/2018 13:16:24

Polling

Bagaimanakah pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen?
Baik
Kurang Baik
Sangat Baik
Cukup

Submit Lihat Hasil Polling

Berita / Berita Terbaru / Detail

Pembuatan AK-1 atau sering disebut Kartu Kuning di Disnakerkukm Kab. Kebumen mengalami peningkatan drastis hingga 300%, pada pukul 09.20 WIB sebanyak 104 Pencaker telah terlayani. 


Jika pada hari biasa hanya 20-40 orang yang membuat, saat ini mencapai 300 warga pembuat AK-1 setiap harinya. Menurut Pelayanan AK.1 Bapak Manisman, peningkatan pengurusan AK-1 atau Kartu Kuning tersebut disebabkan pengumuman kelulusan Sekolah Menengah Atas yang siap melanjutkan ke dunia kerja.


Bapak Manisman mengatakan, jumlah pembuat AK-1 lebih dari 300 orang perhari tersebut baru dilihat di nomor antrian dan data pembuat AK.1. Beliau juga mengungkapkan, pihaknya terus siap melayani pembuatan AK-1, warga yang akan membuat diminta membawa persyaratan seperti KTP, Ijazah foto copy dilegalisir dan pas foto. “Dan perlu dicatat dalam pembuatan AK-1 atau kartu kuning ini tidak dikenakan biaya atau gratis"terangnya.

Namun pihaknya sangat menyayangkan meski banyaknya warga yang membuat kartu kuning, pihaknya sulit untuk bisa mengetahui berapa banyak penganguran disebabkan warga yang telah mendapat pekerjaan tidak lagi mengembalikan AK-1 ke pihaknya.


“Seharusnyakan warga yang akan masuk bekerja itu membuat AK-1, kemudian setelah mendapat pekerjaan mengembalikannya ke kami, itu ditujukan agar diketahui berapa jumlah penganggur dan sudah bekerja,” bebernya seraya mengatakan pihaknya selalu memberikan sosialisasi terhadap warga agar mengembalikan AK-1 setelah mendapat kerja tetapi tidak ada yang mematuhi."